ANCAMAN TERHADAP DATA PRIBADI DI BALIK JUDI ONLINE
Pemerintah tidak henti-hentinya memberikan himbauan terkait keamanan dan etika dalam dunia digital. Baik melalui literasi digital, seminar, dan lain-lain. Tidak terkecuali terkait judi online yang belakangan ini marak digandrungi oleh banyak orang. Penyedia jasa judi online sangat gencar melakukan promosi baik melaui sosial media, situs, bahkan menyewa influencer. Setelah banyak situs judi online diblokir, mereka tidak kehabisan akal agar promosinya tetap berjalan. Salah satunya dengan melakukan defacement dengan konten berupa promosi judi terhadap website-website yang memiliki kerentanan lalu memanfaatkan teknik Black Hat SEO.
Selain menimbulkan dampak kecanduan dan dampak sosial lainnya, ancaman yang mungkin saja ditimbulkan dari bermain judi online adalah ancaman terhadap data pribadi. Data pribadi dari pengguna judi online sangat rentan untuk diperjualbelikan. Hal ini karena aplikasi judi online sifatnya ilegal dan tidak tersedia pada platform resmi seperti Play Store maupun App Store. Beberapa judi online hanya menyediakan jasa melalui situs (tanpa aplikasi) mobile. Selain ilegal, kebijakan privasi pada judi online tidak jelas sehingga data pengguna bisa saja disalahgunakan. Bukan tidak mungkin penyedia jasa judi online melakukan jual-beli data penggunanya dengan platform judi online lain untuk memperluas jangkauan mereka.
Ilustrasi Pencurian Data Pribadi
Tidak menutup kemungkinan juga bagi penyedia layanan judi online untuk mencuri data penggunanya seperti kontak dan informasi sensitif lainnya melalui aplikasi versi mobile mereka. Sehingga dampak ini akan meluas ke kerabat atau orang lain yang berhubungan dengan pemain judi online tersebut.
Maka penting bagi masyarakat Indonesia untuk tidak lagi bermain judi online. Selain melanggar ketentuan hukum, dampak yang ditimbulkan bagi pengguna dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh.
Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat
Polarisasi politik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik, sehingga sulit untuk mencapai konsensus. Polarisasi politik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terhambatnya pembangunan.
Penyebab Polarisasi Politik
Penyebab polarisasi politik dapat bermacam-macam, antara lain:
* Perbedaan ideologi: Kelompok-kelompok politik memiliki ideologi yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok agama.
* Perbedaan kepentingan: Kelompok-kelompok politik memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kompromi. Misalnya, perbedaan kepentingan antara kelompok pengusaha dan kelompok buruh.
* Perbedaan cara pandang: Kelompok-kelompok politik memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga sulit untuk memahami posisi masing-masing. Misalnya, perbedaan cara pandang antara kelompok yang pro-pemerintah dan kelompok yang anti-pemerintah.
Dampak Polarisasi Politik
Dampak polarisasi politik dapat bersifat negatif maupun positif. Dampak negatif polarisasi politik antara lain:
* Meningkatkan konflik sosial: Polarisasi politik dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial, seperti demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan. Konflik sosial dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa.
* Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Polarisasi politik dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini dapat menghambat proses pembangunan, karena masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.
* Terhambatnya pembangunan: Polarisasi politik dapat menghambat pembangunan, karena masyarakat tidak fokus pada pembangunan, tetapi lebih fokus pada konflik politik.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Polarisasi Politik
Upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik perlu dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya-upaya tersebut antara lain:
* Meningkatkan pendidikan politik: Pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih rasional dalam menghadapi perbedaan pendapat.
* Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi: Lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat berperan dalam memoderasi perbedaan pendapat.
* Menciptakan ruang dialog dan komunikasi: Ruang dialog dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pendapat.
Polarisasi politik merupakan fenomena yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi polarisasi politik. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi polarisasi politik di Indonesia:
* Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami politik secara lebih baik.
* Partai politik perlu berperan lebih aktif dalam memoderasi perbedaan pendapat di masyarakat.
* Media massa perlu bersikap lebih objektif dan tidak menyebarkan berita-berita yang bersifat provokatif.
* Lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu berperan dalam menciptakan ruang dialog dan komunikasi antarkelompok politik.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan polarisasi politik di Indonesia dapat diatasi dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.
Penulis : Muhammad Irfan
%PDF-1.7 %µµµµ 1 0 obj <>/Metadata 370 0 R/ViewerPreferences 371 0 R>> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 15 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.32 842.04] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj <> stream xœÅ=]“Û6’ï®òà£´å¡ É+—ëì8¶g³N|û>jw8#�5CiGb|óïÝ € HJŠ‡È¥*‘ÉF£¿ÑÝ|þê~ó[ùe½xñüÕ~_~YU‹èïÏ?m¶ÿ|þéa[=ÿX.oêr³©Ÿ_5×{8õ¾*ÕýË—Ñë7?Dÿzú$‰ø/Ï3%‘,dœò(�‘IÄ"Áy,²(+²XòèÓ�óî*‹–;ýØh‰G¹9z÷ôÉßgmæjv_—ó5»�‹Y?ÞêúŒ˜õ�f.ñÊ^ÿÅ“»yJÃÞÏ/$^¦aÙìNà¥Ï0°ÞÝ븾óŸÑ§¿>}ò£†ø?ž>yäešÇJù3ĉ™ùDßù®ÇÕf"f,Êrª×ß4Š*@ÊÿZ콚_¤³œ¬ÝÔpx³ÛÃr šß€\¸úŸúîÍm<Ïfÿ}9¿`lv©O<Üþ¼‰õO +�ÇøÔåÎ^æp!Ñ÷á�4ÈBOøÏ[1ÞLÅJDY–ÆÙ¤pE?~ø!z>Âá¯7ûýænœÉßn6ûïeò4ÊátŽiç½þ$p;Ïg7@f¿qéƒ ‚K¯æš€•&ô hœ4z7g �ú Oá=µ¦ÈÅœ¥íÑòQd40&YÌùðl»^Ñó«mYÃb}øáòM”<ÿ[Y/£YU_|¾šßrˆˆ±Ã)d™æMt*‰‹Þ>þ¨±ö³^ˆ5ÒßÂ_郟츽‡£ÏsfÎÖç>Dz >é[à¶_õ‰÷öŽ7úøûñ{±sd"i\=‘ÇéðD@”9øÎè�™Ú‡_€D`:WŸôÀ_ ”W—Ñk-õì,®.ß¾ÒW?¡¶™|-„s ~*cÙ'&‹møû«�ÂåUô?óv%p}4À-ÚÝd/_;À?¾ÒBÕ.C€idq¡OeZ›ýi8zBX-˜°W `—°^›¹ý kÓ�ä‡KàtXÏKMixÛôSa‚ÅLO…%qÚŸJ�+á“‘çq–�16i–eBžñ>R€þë Km…1§¢÷:6ýôô‰
%PDF-1.7 %âãÏÓ 1 0 obj <> endobj 2 0 obj <> /Font <> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /Parent 16 0 R /MediaBox [0 0 595 842] /Contents 3 0 R /Group <> /Tabs /S >> endobj 3 0 obj <> stream xœËŽ#7îÞ@ÿCmÀ][’ê™[y Hf:§dãØi{ª]vÜ.Lò÷‘D‰"U%Û,ðØER|“êwÏ�ÿùNfBdÏ>>ˆ¬ÐÿDV‰"MÖ4"ïšìù �¾ÿØd/o�Eöbµî×÷�¿-²å³ç÷�ßjt=>üòøðÎ"™�±*/«¬©Zƒß Nö'TQåU¦á[Y¹ï—OåbOŽ!5~ %4ŧX�ÈÀ±ZVyyó°Šï© ¥¹nD“W;ûõ²Z¼û¸¬ÏôÇ×Ë'Q,~Œî€Çk‘W’ŸÏæîI·nËuÛyµý¶øU“>��}¶|Ru½8Z>U‹7Íŧ})Ë\¶QLa•ÈëÖ¸¢öÛ˜<[u¹âG7KÑ,¶æÔÁœ?†O‹*°«>è»É•º�m¥¯X©¶7öóu)üÞ9©Â–¯õÈÖ_�a`°·ŸƒÛ=��ƒjëy7ë\ü³T ð/)…–¬Qg…ä-pcmÿEÛ��žF‹Lö£aËŠð4pv
FAKTA.COM, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) memiliki keterkaitan erat, bahkan bisa disebut 'adik-kakak'.
Berdasarkan temuan terbaru, banyak pemain judi online yang ditawari pinjaman setelah mengalami kekalahan, dan pemilik platform judi serta pinjol seringkali orang yang sama.
"Judol dan pinjol itu seperti adik kakak, satu bapak satu ibu, pemiliknya seringkali sama, Pemain judi yang kalah langsung ditawari pinjaman," ujar Budi Arie, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Menkominfo menegaskan bahwa praktik ini memperburuk kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terjebak dalam lingkaran utang akibat judi online.
Untuk mengatasi ini, kata Budi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan aturan ketat, di mana setiap individu hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga pinjaman online.
"Dampak sosial judi online sangat besar, terutama bagi masyarakat ekonomi bawah. Kriminalitas, perceraian, hingga angka bunuh diri meningkat akibat masalah ini," lanjut Budi Arie.
Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 80% pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi lemah. Menkominfo pun menekankan bahwa kemajuan teknologi digital seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif bagi masyarakat, bukan justru untuk memperburuk kondisi mereka.
Sejak 17 Juli hingga 10 September 2023, Kementerian Kominfo telah memblokir lebih dari 3,3 juta akun dan aplikasi yang terkait dengan judi online, meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya. Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Kami sudah berbicara dengan perbankan, payment gateway, dan pihak lainnya. Tujuannya jelas, memutus mata rantai pembayaran bagi judi online," katanya.
Menkominfo juga menekankan bahwa pinjol ilegal, yang kerap digunakan untuk judi online, harus diwaspadai.
"Pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK. Masyarakat ditipu dua kali, pertama oleh judi online dan kedua oleh pinjol. Kasihan masyarakat kita," tutupnya.
Syamsuri, S. (2021). POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN REMISI. SOL JUSTICIA, 4(2), 130-140. https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452
